Ilmu Ekonomi Politik adalah bagian dari
ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu, yakni politik dan ekonomi.Pembelajaran
Ilmu Ekonomi Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat
interdisiplin,yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan
untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang
relevan dengan isu ekonomi politik.
Ilmu
ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang
digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. Dalam penggunaannya
secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama
lain dari istilah ilmu ekonomi
(Rothschild,
1989). Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi
secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik ; yakni menyoroti
interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik.Namun, dalam
perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya
interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.
Adanya
kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak kalangan ilmuwan dari kedua belah
pihak – berusaha untuk mempertemukan titik temunya, sehingga para ilmuwan ini
berusaha untuk mencoba mengkaji hal ini dengan menggunakan
pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik
Dalam
upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas
dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan
Terkait
dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada, terdapat dua
sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem
ekonomi yang berorentasi pasar (ekonomiliberal) dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih
dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis) Sehingga dalam studi ekonomi politik akan ditemui
masalah atau pertanyaan yang sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor
politik itu memengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.
Pendekatan dalam Ekonomi Politik
·
Pendekatan
Pilihan Publik
Pilihan
publik adalah suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara
rasional Dalam ekonomi politik, analisisnya tertuju pada aktor Aktor
dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada
asumsi dasar individualisme metodologis, yang menempatkan sikap rasional idividu
di dalam institusi non-pasar.
Namun
karena sifatnya yang longitudinal, maka hasil yang dimunculkan oleh model-model
pilihan publik berbeda-beda pada satu negara ke negara lainnya.
·
Pendekatan
Neo-Marxis
Pendekatan
neo-marxis dalam ekononomi politik, menekankan pada sifat holistik yakni
analisis secara menyeluruh, mengenai pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari
sistem ekonomi dan sistem politik. Selain itu, pendekatan ini memiliki model
yang memiliki aspek komparatif, yakni berusaha membandingkan secara eksplisit.
Pendekatan
ini juga menyoroti dan memodelkan berbagai perbedaan antar-negara di bidang
kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan kelas sosial di
masyarakat.
Pengaruh
Politik Terhadap Perekonomian Indonesia
Politik ini dipilih dalam
rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia.
Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya
Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena
adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia.
Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap mulai muncul ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman (1951) dengan mengadakan pertukaran surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan protes sebab dianggap telah meninggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan Blok Barat.
Sementara itu pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I menitik beratkan pada kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Kenyataan tersebut bukan berarti Indonesia akan membentuk blok ketiga. Tujuan dibentuk organisasi ini adalah sebagai landasan dalam rangka memupuk solidaritas Asia-Afrika dan menyusun kekuatanagar mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi bangsa Asia-Afrika di tengah percaturan politik internasional.
Pada masa Burhanuddin Harahap (1955) politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan Blok Barat, baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura dan Malaysia. Indonesia mendapatkan bantuan makanan dari Amerika (US$ 96.700.000).
Tahun 1956 untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganut politik bebas aktif maka presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Dan ditandatangani perjanjian kerja sama pemberian bantuan ekonomi dengan tidak mengikat dari Uni Soviet(US$ 100.000.000). Indonesia juga mengunjungi Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina. Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan Pasukan Garuda.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia turut mempelopori berdirinya Gerakan Non Blok (1961) sejak saat itu Manifesto Politik (Manipol) menjadi dasar pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga dunia terbagi menjadi NEFO (negara-negara komunis) dan OLDEFO (negara-negara kolonialis dan imperialis). Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO sehingga menjalin hubungan erat dengan negara bok timur dan menjaga jarak dengan negara blok barat. Politik tersebut selanjutnya berkembang semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik poros. Politik Indonesia yang agresif selama masa Demokrasi Terpimpin memboroskan devisa, inflasi menjadi tidak terkontrol terlebih dengan adanya pemberontakan PKI 1965.
Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap mulai muncul ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman (1951) dengan mengadakan pertukaran surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan protes sebab dianggap telah meninggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan Blok Barat.
Sementara itu pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I menitik beratkan pada kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Kenyataan tersebut bukan berarti Indonesia akan membentuk blok ketiga. Tujuan dibentuk organisasi ini adalah sebagai landasan dalam rangka memupuk solidaritas Asia-Afrika dan menyusun kekuatanagar mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi bangsa Asia-Afrika di tengah percaturan politik internasional.
Pada masa Burhanuddin Harahap (1955) politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan Blok Barat, baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura dan Malaysia. Indonesia mendapatkan bantuan makanan dari Amerika (US$ 96.700.000).
Tahun 1956 untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganut politik bebas aktif maka presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Dan ditandatangani perjanjian kerja sama pemberian bantuan ekonomi dengan tidak mengikat dari Uni Soviet(US$ 100.000.000). Indonesia juga mengunjungi Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina. Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan Pasukan Garuda.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia turut mempelopori berdirinya Gerakan Non Blok (1961) sejak saat itu Manifesto Politik (Manipol) menjadi dasar pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga dunia terbagi menjadi NEFO (negara-negara komunis) dan OLDEFO (negara-negara kolonialis dan imperialis). Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO sehingga menjalin hubungan erat dengan negara bok timur dan menjaga jarak dengan negara blok barat. Politik tersebut selanjutnya berkembang semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik poros. Politik Indonesia yang agresif selama masa Demokrasi Terpimpin memboroskan devisa, inflasi menjadi tidak terkontrol terlebih dengan adanya pemberontakan PKI 1965.
Analisis :
Jadi politik berhubungan
erat dengan ekonomi, dalam orde baru politik yang membuat Negara Negara berkembang
ikut memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia, namun krisis ekonomi menimbulkan
dampak politik yang lebih kuat. pemerintah semakin didesak untuk melepaskan
keterlibatannya dari bisnis dan untuk lebih menjalankan fungsi sebagai
perlengkapan politik supaya dapat bertugas menyehatkan sistem ekonomi.Indonesia
telah melakukan beberapa perjanjian atau kerjasama dengan Dunia Internasional.
Ini mengakibatkan apa saja yang terjadi di dunia internasional juga berdampak
pada Indonesia secara langsung atau tidak langsung. Begitu pula keadaan politik
di suatu negara akan juga akan berpengaruh pada keadaan ekonomi di Indonesia,
begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, penulis menyoroti kekacauan politik di
Libya pada awal tahun 2011.
Sumber #
Tidak ada komentar:
Posting Komentar